DutaInspirasicom,BONE — Aliansi Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar (UNIASMAN) menggelar aksi demonstrasi pada Senin (21/9/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan mempertanyakan kebijakan kampus yang dinilai berdampak terhadap mahasiswa, termasuk persoalan pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Salah satu hal yang disoroti ialah dugaan permintaan pengembalian sebagian biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah melalui jalur yang disebut sebagai jalur pemangku kepentingan atau aspirasi. Mahasiswa mempertanyakan dasar, mekanisme, serta penggunaan uang sekitar Rp4,7 juta yang disebut diminta dari penerima.
Dalam aksi tersebut, salah seorang pengelola KIP yang disebut bernama Suma dilaporkan menyampaikan bahwa uang Rp4,7 juta tersebut akan diberikan kepada pihak yang disebut sebagai pemberi KIP melalui jalur aspirasi. Pernyataan tersebut merupakan keterangan yang disampaikan dalam aksi dan masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak terkait.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa UNIASMAN, Try Ardiansyah, mempertanyakan mekanisme tersebut. Menurutnya, mahasiswa penerima KIP Kuliah semestinya memperoleh bantuan sesuai ketentuan program dan meminta pihak kampus membuka informasi serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan tersebut.
Ketentuan pemerintah yang tersedia secara resmi juga menyebut perguruan tinggi dilarang melakukan pungutan dan/atau pemotongan biaya hidup yang diterima mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi. LLDIKTI Wilayah I, misalnya, dalam pemberitahuan resmi pengelolaan dana KIP Kuliah juga mencantumkan larangan mengambil paksa dana yang diterima mahasiswa.
Karena itu, pernyataan mengenai adanya pemberian uang kepada pihak tertentu maupun dugaan jual beli kuota KIP Kuliah belum dapat disimpulkan sebagai fakta atau tindak pidana tanpa adanya bukti dan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang. Hal tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka, termasuk mengenai siapa pihak yang menerima, dasar permintaan uang, mekanisme penyaluran, serta dokumen pertanggungjawabannya.
Selain persoalan KIP Kuliah, Aliansi Mahasiswa UNIASMAN juga mempertanyakan Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai kenaikan SPP serta kebijakan pembayaran lainnya yang dinilai mahasiswa membebani.
Mahasiswa juga meminta pihak kampus memberikan penjelasan mengenai dasar penerbitan dan substansi SK tersebut. Terkait informasi bahwa pihak rektorat belum memperlihatkan dokumen yang diminta mahasiswa, hal tersebut juga perlu dikonfirmasi langsung kepada Rektor UNIASMAN untuk mendapatkan penjelasan mengenai alasan dan dasar kebijakannya.
Dengan adanya aksi tersebut, mahasiswa meminta transparansi pengelolaan KIP Kuliah dan kebijakan pembayaran di lingkungan kampus. Pemberitaan ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Rektor UNIASMAN, pengelola KIP Kuliah, pihak yang disebut dalam pernyataan mahasiswa, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap program KIP Kuliah.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian dan verifikasi lebih lanjut. Pihak-pihak yang disebut tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan pers yang berlaku.