BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat berpotensi melanda Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya. Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Banten, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.

Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. BMKG menyebut aktivitas fenomena seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuatorial, Gelombang Kelvin, serta faktor lokal dan regional dapat meningkatkan peluang terjadinya hujan dengan intensitas tinggi meskipun musim kemarau masih berlangsung.

Masyarakat di wilayah yang masuk dalam peringatan dini diminta tidak mengabaikan kondisi cuaca. Hujan lebat dan angin kencang berpotensi menimbulkan genangan, pohon tumbang, serta gangguan perjalanan dan aktivitas masyarakat, terutama bagi warga yang melakukan kegiatan di luar ruangan.

BMKG mengimbau masyarakat terus memantau perkembangan cuaca melalui informasi dan kanal resmi BMKG serta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi di wilayah masing-masing. Peringatan dini ini menjadi sinyal agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap musim kemarau sebagai jaminan bebas dari ancaman cuaca ekstrem. Sumber: dilansir dari KOMPAS.com, 4 September 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara.

Hilirisasi Jadi Agenda Utama

Dalam pertemuan tersebut, percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas pemerintah.

Program hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Selain itu, pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat memperkuat investasi serta memperbesar manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia.

Prabowo mendorong agar proses hilirisasi terus dipercepat sehingga sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.

Penataan dan Perampingan BUMN

Selain hilirisasi, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Presiden, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dalam proses konsolidasi tersebut. Langkah itu disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah selanjutnya menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.

Restrukturisasi tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga mencapai Rp100 triliun.

BUMN Ditargetkan Lebih Efisien

Prabowo menegaskan bahwa pembenahan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh.

Penataan diarahkan untuk membentuk struktur perusahaan negara yang lebih sederhana, efisien, sehat, dan profesional. Dengan struktur yang lebih efektif, perusahaan negara diharapkan dapat menjalankan fungsi bisnis secara optimal.

Pemerintah juga berharap BUMN mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan penguatan perekonomian nasional.

Sejumlah Pejabat Hadiri Pertemuan

Pertemuan di Hambalang tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pemerintah menempatkan program hilirisasi dan reformasi BUMN sebagai bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Melalui hilirisasi, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sementara melalui restrukturisasi BUMN, pemerintah menargetkan pengelolaan perusahaan negara yang lebih efisien, profesional, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara.

Dalam imbauan tersebut disebutkan, air hujan berpotensi terkontaminasi bahan atau obat yang digunakan dalam proses pembenihan awan. Masyarakat diminta menggunakan sumber air bersih yang aman dan layak dikonsumsi.

Pembenihan awan disebut dilakukan selama beberapa minggu ke depan dengan tujuan membantu mengurangi kadar jerebu atau asap melalui pemicu terjadinya hujan. Kondisi tersebut menjadi alasan dikeluarkannya imbauan agar masyarakat tidak menampung air hujan selama periode tersebut.

Masyarakat juga diminta mengutamakan kesehatan keluarga dan menjaga kebersihan lingkungan. Imbauan tersebut menekankan pentingnya menggunakan air yang telah dipastikan aman untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, terkait imbauan tersebut, masyarakat diharapkan tetap memperoleh penjelasan dan informasi resmi dari instansi berwenang mengenai lokasi, periode pelaksanaan pembenihan awan, serta jenis bahan yang digunakan. Kejelasan informasi diperlukan agar masyarakat tidak resah dan memahami langkah yang harus dilakukan.

Aksi turun ke jalan ini merupakan bagian dari kegiatan Outing Class berbasis lingkungan yang berpusat di kawasan Urban Farming.

Kegiatan yang digagas oleh Ketua Tim Adiwiyata Sultan Anwar, S.Pd.I., Gr., dan didukung penuh Kepala Sekolah Suciyani Suaeb, S.Pd., M.Pd. ini, dipandu langsung oleh Lurah Rappokalling, Ismail, S.Sos.

Sambil berkeliling menyapa warga, Lurah Ismail dan para siswa mengedukasi masyarakat untuk membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik langsung dari rumah.

Melalui kolaborasi aktif antara pihak sekolah dan aparat kelurahan ini, para siswa diharapkan dapat belajar menjadi bagian dari solusi lingkungan.

Kebiasaan memilah sampah ini ditargetkan mampu membangun karakter anak sejak dini serta menumbuhkan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan di masyarakat.

Berdasarkan uraian perkara, Sarsani yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 2 Galesong Selatan tahun 2024–2025 diduga bersama Bendahara BOSP, Hamka, S.Pd, menguasai dan menggunakan Dana BOS Reguler serta BOS Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk kepentingan pribadi.

Kasus tersebut kini ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dugaan kerugian negara itu berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Takalar melalui Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Nomor: 001/719/ITDA-TKL/I/2026 tertanggal 8 Januari 2026.

Dalam dokumen perkara disebutkan, total Dana BOSP yang diterima UPT SMPN 2 Galesong Selatan pada tahun 2024 mencapai Rp921.400.000. Dana tersebut terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp851.400.000 dan BOS Kinerja sebesar Rp70.000.000.

Jaksa mengungkapkan bahwa sebagian dana BOS yang dicairkan secara tunai diduga tidak dikelola sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Dari total dana yang dikelola, disebutkan telah dilakukan pencairan tunai sebesar Rp498.359.600 melalui rekening Bank Sulselbar atas nama SMP Negeri 2 Galesong Selatan.

Dalam praktiknya, dana yang dicairkan disebut disimpan ke rekening pribadi terdakwa dengan persentase sekitar 70 persen dari total dana yang dicairkan. Sisanya diberikan kepada bendahara sekolah untuk keperluan operasional sekolah tanpa pencatatan pembukuan yang jelas.

Selain itu, pengelolaan dana disebut tidak sesuai dengan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

Dalam dakwaan juga dijelaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, penggunaan, penatausahaan hingga pelaporan penggunaan dana pendidikan tersebut.

Sementara itu, bendahara BOSP memiliki tugas menerima, menyimpan, membukukan, membayarkan hingga mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan Dana BOS sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus dugaan korupsi dana pendidikan tersebut kini memasuki proses persidangan dengan penanganan perkara dilakukan secara terpisah terhadap masing-masing terdakwa.